5 prinsip utama PKWT: Tidak dapat dilakukan untuk pekerjaan bersifat tetap, Bentuk perjanjian kerja wajib tertulis dan dalam bahasa Indonesia, Tidak ada masa percobaan alias probation, Syarat kerja tidak boleh lebih rendah dari peraturan perusahaan, Perusahaan wajib melaporkan status pegawai kontrak ke dinas ketenagakerjaan. Kewajiban Karyawan Kontrak Sesuai dengan PP nomor 35/2021, hak dan kewajiban karyawan kontrak termuat dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Jadi tiap pegawai kontrak bisa mendapat kewajiban yang berbeda, tergantung dengan lingkup dan divisi

ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan Undang-undang yang berlaku Surat perjanjian kontrak kerja dibuat sebagai bukti resmi perusahaan telah merekrut karyawan secara sah. Selain itu, fungsi surat ini juga berfungsi sebagai: Persetujuan antara karyawan dengan pemberi kerja Catatan jelas antara hak dan kewajiban karyawan dan pemberi kerja Pegangan kedua pihak menjalankan hak dan kewajiban Pedoman dasar jika salah satu pihak melakukan pelanggaran Mempermudah penyelesaian masalah Jenis-jenis Perjanjian Kerja Terdapat dua jenis surat perjanjian kerja, dan biasanya disebut PKWT dan

Status karyawan adalah hal krusial yang perlu diketahui baik oleh hiring resources development (HRD) dan juga job seekers bahkan saat pertama kali lowongan pekerjaan dibuka. Mengapa begitu? Tidak lain karena kejelasan mengenai status pekerjaan menentukan bentuk hak dan kewajiban yang akan diterima oleh calon pegawai. Indonesia memiliki Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang hak hingga kewajiban yang melekat pada tenaga kerja. Tiap-tiap status kerja yang tercantum dalam kontrak pekerja diatur dalam Undang-undang

karyawan lanjut menjadi pegawai tetap atau tidak. Jika karyawan tersebut tidak lulus masa probation, pekerjaannya akan berhenti sampai disitu. Sebaliknya, jika karyawan probation lolos dan berhak lanjut, perusahaan akan memberikan surat pengangkatan dan karyawan tersebut akan berubah menjadi pegawai tetap. Hak dan Kewajiban Karyawan Pada Masa Probation Selama masa percobaan kerja, tentunya ada hak yang berhak didapat dan kewajiban yang perlu dilaksanakan karyawan probation. Nah, untuk lebih jelasnya mari langsung dilihat kedua bagian berikut. Hak Karyawan pada Masa Probation Meskipun

didapat dari PHK. Daftar isi: Pengertian PHK Peraturan PHK Tipe-tipe PHK Kompensasi: Uang Pesangon, Uang Pisah, dll. Mengerti PHK Apa yang dimaksud dengan PHK? PHK merupakan singkatan dari Pemutusan Hubungan Kerja. Secara pengertian, PHK artinya berakhirnya suatu hubungan atau kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan atau majikan karena suatu alasan tertentu. Dengan demikian, hak dan kewajiban karyawan dihentikan. Pengertian tersebut tertulis dalam Pasal 1 Nomor 25, dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mengenai Ketenagakerjaan. Secara umum, alasan pemutusan

secara formal tertulis. Disisi lain surat penawaran kerja juga menjelaskan hak dan kewajiban pegawai apabila bekerja di perusahaan. Sehingga, kandidat mengetahui secara mendalam mengenai keuntungan yang didapat serta ekspektasi perusahaan kepada kandidat yang diterima. Tidak menutup kemungkinan surat penawaran kerja karyawan disampaikan secara lisan, akan tetapi akan lebih baik apabila terdapat bukti resmi hitam diatas putih agar perusahaan dan kandidat untuk mengurangi risiko kesalahpahaman antara kandidat dan perusahaan. Perbedaan Offering Letter dan Kontrak Kerja Offering letter dan kontrak kerja merupakan

I Pasal 1 ayat (25) mengatur bahwa pengakhiran hubungan kerja dapat terjadi karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Walaupun demikian, untuk menghargai jasa pegawai dan menjaga reputasi perusahaan, pembuatan surat pemecatan karyawan secara hormat adalah aspek yang penting dalam proses PHK. Artikel ini akan membahas berbagai jenis surat pemberhentian kerja, mulai dari contoh surat phk karena kesalahan berat, contoh surat phk karena indisipliner, hingga contoh surat pemutusan kontrak kerja. Alasan Pemutusan

berasal dari kata-kata bahasa Inggris “Business Process Outsourcing.” BPO artinya bisnis yang menyediakan layanan penyediaan tenaga kerja untuk melakukan tugas tertentu kepada perusahaan lain yang membutuhkan. Penyediaan layanan ini dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan dengan BPO company melalui penulisan kontrak yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing. Biasanya, BPO dikontrak untuk mengerjakan pekerjaan penunjang atau proses yang tidak berkaitan dengan inti dari bisnis tersebut. Namun, ada juga perusahaan yang mempercayakan BPO untuk melakukan pekerjaan dalam proses produksi. Contoh layanan

Siapa sih yang tidak suka ketika menerima THR (Tunjangan Hari Raya)? Kebanyakan perusahaan memberikan THR kepada karyawan pada hari Raya Idul Fitri. Namun, beberapa perusahaan juga akan memberikan THR sesuai dengan hari raya yang dirayakan masing-masing karyawan. Namun, apakah kamu tahu mengenai hitungan THR? Apakah selama ini kamu hanya sekedar menerimanya saja? Sangatlah penting mengetahui cara menghitung THR, sehingga kamu bisa memahami apakah kamu mendapatkan hak yang seharusnya. Bagi kamu yang sudah menjadi karyawan tetap ataupun baru mau mulai